Menurut Noviardi, sensitivitas terhadap pergerakan kurs juga masih tinggi. Setiap depresiasi rupiah Rp1 berpotensi menambah beban biaya sekitar Rp10 miliar, terutama dari kewajiban kontrak pembangkit swasta yang berdenominasi valuta asing.
Ia juga menyoroti kondisi oversupply di sejumlah wilayah yang membuat kapasitas pembangkit tidak termanfaatkan optimal, tetapi tetap menimbulkan kewajiban pembayaran.
Meski begitu, ia mengapresiasi transformasi yang telah dijalankan PLN, termasuk digitalisasi proses bisnis yang menurunkan interest bearing debt sekitar Rp46,7 triliun dan memangkas beban bunga sekitar Rp3,1 triliun.
Selain itu, penerapan hedging valas, percepatan pelunasan utang berbunga tinggi, serta diversifikasi pendapatan melalui ekosistem kendaraan listrik dan layanan energi terintegrasi turut memperkuat fondasi perusahaan.
“Fondasinya sudah terbentuk. Kini yang dibutuhkan adalah reformasi fundamental: restrukturisasi kontrak IPP yang kurang efisien, penataan portofolio pembangkit untuk mengurangi oversupply, serta percepatan diversifikasi bisnis non-listrik agar ketergantungan pada subsidi dapat ditekan secara permanen,” katanya.
